Berita krisnanewstv.co.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ormas 212 Loro Siji Loro “Rakyat Makmur Sejahtera” dijadwalkan menggelar audiensi dengan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur pada 10 Agustus 2026. Audiensi tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal pelaksanaan pembangunan agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Audiensi akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Ormas 212 Loro Siji Loro, Rahmat Putra Perdana (Mas Dana), bersama jajaran pengurus dan perwakilan anggota. Dalam pertemuan itu, DPP Ormas 212 akan menyampaikan sejumlah aspirasi dan masukan terkait pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur.
Beberapa poin yang akan disampaikan antara lain permintaan penjelasan mengenai sejumlah proyek yang menurut informasi masyarakat mengalami keterlambatan penyelesaian. Selain itu, organisasi juga akan mendorong peningkatan pengawasan dan evaluasi agar setiap proyek dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai spesifikasi teknis, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
DPP Ormas 212 juga akan meminta keterbukaan informasi mengenai perkembangan fisik maupun realisasi anggaran proyek-proyek strategis di Jawa Timur. Menurut mereka, transparansi menjadi salah satu kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pembangunan.
Selain itu, organisasi akan mendorong percepatan penyelesaian proyek yang mengalami hambatan, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, serta menghadirkan mekanisme pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan ditindaklanjuti secara cepat.
Ketua Umum DPP Ormas 212 Loro Siji Loro, Rahmat Putra Perdana (Mas Dana), menegaskan bahwa audiensi tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan daerah.
“Kami hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat secara konstruktif. Harapan kami, setiap program pembangunan dapat berjalan tepat waktu, transparan, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Jawa Timur,” ujarnya.
DPP Ormas 212 Loro Siji Loro “Rakyat Makmur Sejahtera” berharap audiensi yang akan dilaksanakan pada 10 Agustus 2026 tersebut dapat menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang lebih baik melalui dialog, keterbukaan informasi, dan pengawasan yang efektif.red
