MALANG – Di tengah kebijakan pemangkasan anggaran yang melanda berbagai sektor, langkah berbeda justru ditunjukkan oleh Anggota DPRD Kabupaten Malang, Hj. Sumai’i. Politisi dari Fraksi PDIP ini tetap menggelar kegiatan reses guna menjaring aspirasi masyarakat sekaligus memastikan program tetap berjalan.
Kegiatan reses tersebut digelar di kediamannya di Dusun Bandarangin, Desa Sumberejo, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, pada Selasa (31/03/2026) dan Rabu (01/04/2026). Antusiasme warga terlihat tinggi, dengan total ratusan peserta dari berbagai desa yang hadir dalam beberapa sesi.
Pada hari pertama, sekitar 100 warga hadir. Sementara hari kedua dibagi dalam dua sesi, masing-masing diikuti sekitar 100 warga dari sejumlah desa, di antaranya Desa Sumberejo, Pagak, Tlogosari, Gampingan, Sumberkerto, Sumakul, Pandanrejo, dan Sempol.
Hj. Sumai’i yang dikenal dengan julukan “Srikandi Banteng” atau akrab disapa Bunda oleh masyarakat, merupakan wakil rakyat dari Dapil III yang telah dipercaya selama empat periode.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Muspika Pagak, di antaranya Camat Pagak Drs. Sugeng Hari Susanta, MM, Danramil Pagak Kapten Inf. Yuyud Hadi Purnomo, Kapolsek Pagak AKP Surdianto, S.H., Kepala Desa Amsori, serta tokoh masyarakat dan warga setempat.
Dalam forum tersebut, Kepala Desa Sumberejo memaparkan berbagai program pembangunan desa. Danramil Pagak turut menyampaikan program ketahanan wilayah seperti KDMP, rencana pembangunan Jembatan Garuda di Kalisaman, serta program Sergap. Sementara Kapolsek Pagak menyampaikan bantuan dari Kapolres Malang berupa pompa air bersih untuk masyarakat.
Dalam sambutannya, Hj. Sumai’i menegaskan komitmennya untuk tetap hadir di tengah masyarakat, meskipun kondisi anggaran sedang mengalami pemangkasan signifikan.
“Reses ini tetap kami laksanakan karena menjadi kewajiban sekaligus kebutuhan masyarakat. Program-program yang sudah direncanakan juga sangat dinantikan warga,” ungkapnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa anggaran Pemerintah Kabupaten Malang mengalami pemangkasan hingga menjadi sekitar Rp664 miliar. Sementara itu, alokasi Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang diterima sebesar Rp2 miliar, dengan rincian Rp600 juta untuk non-infrastruktur dan Rp1,4 miliar untuk infrastruktur.
Meski demikian, ia memastikan bahwa semangat pelayanan tidak akan surut.
“Kebersamaan dengan TNI-Polri dalam setiap kegiatan reses menjadi kekuatan tersendiri. Semua punya program, dan kita berjalan bersama untuk masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, reses tidak boleh dikurangi, karena menjadi jembatan utama antara masyarakat dan wakil rakyat, terlebih di tengah kondisi anggaran desa yang juga mengalami pemotongan.
Kegiatan berlangsung lancar dan kondusif. Warga tampak antusias menyampaikan berbagai aspirasi dan usulan secara langsung, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga kebutuhan sosial masyarakat.
Langkah Hj. Sumai’i ini menjadi bukti bahwa di tengah keterbatasan anggaran, komitmen untuk mendengar suara rakyat tetap harus diutamakan
surydi
