Kediri/krisnanewstv.co.id
Di Jawa Timur keberadaan transportir umumnya bertugas mengangkut bahan bakar minyak dari kilang atau terminal ke berbagai tujuan seperti SPBU, industri, atau konsumen langsung menggunakan armada truk tangki, kapal, atau moda lain yang sesuai dengan medan lapangan. Dan PT. Transportir BBM Non Subsidi milik PT. Agung Pratama Energi jadi sorotan publik.

Bagaimana tidak PT tersebut di catut oleh beberapa media online yang menyebutkan perusahan itu diduga bekerjasama dengan Sanyoto dalam permainan solar subsidi SPBU wilayah Kabupaten Kediri Jawa Timur.

Dalam aksinya diduga sang Big Bos yaitu Sanyoto dia sebagai pencari solar di SPBU di sekitar Kediri dengan mempunyai armada Truk Tronton Disel Mitsubishi Nopol AG 6959 IJ Kepala coklat, Bak berwarna coklat.

Dalam sasaran aksinya sering pengambilan truk nya di wialayah SPBU 54.641.30 Banyakan, SPBU 54.641.08 Maron dan SPBU 54.641.19 Meranggen Purwosari Kediri hal ini sangat jelas ajang mafia penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar semakin tidak terbendung meskipun Pertamina melakukan langkah antisipasi dengan mekanisme barcode sistem. Tetapi tetap aja para mafia ini bisa meretas sistem yang diberlakukan oleh Pertamina.

Penegak Hukum Kepolisian Polres Kediri dan Polda Jatim segera turunkan tim untuk menangkap para mafia BBM non subsidi yang merampok hak Masyarakat. Di bulan Desember yang bertepatan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru ( Nataru) Masyarakat banyak membutuhkan solar, jadi jangan sampai Jawa Timur mengalami kelangkaan BBM subsidi.

Patut diduga, Sanyoto bebas mengangsu BBM jenis solar subsidi dan melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan terkait HIPPA diatur dalam perpres nomor 191 tahun 2014.

Penyelewengan solar bersubsidi diatur dan diancam sanksi oleh beberapa peraturan, antara lain:

• UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (diubah oleh UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja): Pasal 55 mengatur bahwa penyalahgunaan, pengangkutan, atau perniagaan ilegal solar bersubsidi dapat dikenai sanksi pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp 60 miliar.
• Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014: Menetapkan sasaran pengguna solar bersubsidi, seperti kendaraan pribadi, angkutan umum, nelayan, petani, dan layanan umum. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dianggap penyelewengan.
• SK BPH Migas No. 04/P3 JBT/BPH Migas/KOM/2020: Mengatur pengendalian penyaluran solar bersubsidi, termasuk kuota pembelian harian per konsumen (misalnya, maksimal 60 liter/hari untuk kendaraan pribadi roda empat) dan penggunaan sistem QR code untuk memantau pembelian.

Pemerintah melalui BPH Migas, Pertamina, dan Polri melakukan pengawasan, penggerebekan, serta penindakan terhadap pelaku penyelewengan, seperti penimbunan, penjualan ulang dengan harga lebih tinggi, atau penggunaan oleh pihak yang tidak berhak. SPBU atau penyalur yang terlibat juga dapat dikenai pencabutan izin usaha.

Dari penjelasan ini, terlihat bahwa penyelewengan solar bersubsidi adalah masalah serius yang diatur ketat oleh undang-undang, dan penegakan yang tegas diperlukan untuk memastikan manfaat BBM bersubsidi sampai ke pihak yang berhak.
(Tim)