TULUNGAGUNG Krisnanewstv – Ketua REKAN Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, menyoroti kebijakan program kesehatan di Kabupaten Tulungagung yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kurang mampu.
Menurutnya, apabila pelayanan kesehatan hanya bergantung pada program Biaya Kesehatan Masyarakat Miskin (Biankesmaskin) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses layanan tersebut karena berbagai persyaratan regulasi yang tidak mudah dipenuhi.
Bagus menjelaskan bahwa sebenarnya terdapat program Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dapat digunakan masyarakat untuk membantu pembiayaan pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah. Namun dalam praktiknya, program tersebut tidak sepenuhnya menggratiskan biaya pengobatan sehingga masih memberatkan masyarakat miskin.
Ia pun mempertanyakan nasib masyarakat kurang mampu yang memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan namun dalam kondisi tidak aktif.
“Jika BPJS mereka tidak aktif dan program SKTM juga tidak menggratiskan pembiayaan kesehatan secara penuh, lalu masyarakat kecil harus menggunakan program apa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan?” tegas Bagus Romadon.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah nyata dengan menghadirkan kebijakan pembiayaan kesehatan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil, sehingga tidak ada warga yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan hanya karena keterbatasan biaya.
Bagus menegaskan bahwa akses pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus dijamin oleh pemerintah bagi seluruh lapisan masyarakat.
Apabila dalam waktu dekat Bupati Tulungagung tidak segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kebijakan tersebut, REKAN Indonesia Jawa Timur menyatakan siap menggelar aksi damai sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat.
“Kami akan menggelar aksi damai di Kantor Bupati Tulungagung dan Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu yang membutuhkan jaminan pelayanan kesehatan,” ujarnya.
REKAN Indonesia Jawa Timur berharap pemerintah daerah dapat segera melakukan evaluasi terhadap program kesehatan yang ada dan menghadirkan solusi nyata agar tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan akibat keterbatasan biaya (team)
