Nganjuk – krisnanewstv.co.id
Beredarnya video viral di TikTok terkait memanasnya aktivitas galian C yang diduga melibatkan aparatur negara, mendorong tim awak media Krisnanewstv melakukan penelusuran langsung ke lokasi di Dusun Pare, Desa Karangsono, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk.
Sesampainya di lokasi pada Kamis (27/11/2025), tim kami dihentikan oleh seorang penjaga tambang bernama Jayadi. Ia menyampaikan bahwa tambang tersebut dimiliki oleh seseorang bernama Karim, dan apabila ada tamu dari lembaga maupun media diharuskan menemui Agus.
Jayadi juga mengungkapkan bahwa pada hari yang sama pihaknya tengah menunggu kedatangan Satpol PP Provinsi. Tidak lama berselang, dua mobil Satpol PP berwarna putih tiba di area tambang. Jayadi kemudian bergegas pergi dan menunjukkan lokasi galian tersebut kepada rombongan.
Saat ditanya mengenai aktivitas tambang, Jayadi menyebut bahwa dalam sehari tambang tersebut dapat memuat 150–300 truk. Ia juga menambahkan bahwa sehari sebelumnya lokasi sudah didatangi dua mobil Satpol PP, aparat kepolisian 155 personel, Polda, hingga Bareskrim.
“Tambang tetap kondusif, aman-aman saja, nyatanya ya tetap beroperasi,” ujarnya sambil tertawa.
Melanjutkan penelusuran, tim Krisnanewstv turun ke area bawah dan menemui warga sekitar. Seorang ibu rumah tangga berinisial S (50) mengaku tidak setuju dengan aktivitas galian C tersebut.
“Sering terjadi banjir brumbung, kami terdampak. Kami orang kecil tidak bisa apa-apa dan bingung mau lapor ke siapa,” tuturnya.
Bu S berharap melalui pemberitaan ini para pejabat dapat melihat kondisi warga dan mengambil langkah tegas untuk melindungi masyarakat.
Instruksi Presiden Prabowo Ditegaskan, Namun Tambang Tetap Beroperasi
Di tengah polemik tersebut muncul pertanyaan besar: mengapa aktivitas tambang tetap berjalan meski sudah didatangi berbagai aparat?
Padahal Presiden Prabowo Subianto telah memberi instruksi tegas untuk menindak aktivitas penambangan bermasalah, termasuk siapa pun yang diduga memberikan perlindungan terhadap operasi ilegal.
Permasalahan ini bukan hanya soal izin atau dokumen, tetapi berkaitan dengan kemanusiaan, terutama dampaknya terhadap kehidupan warga, lingkungan, serta kelayakan hidup bersama. Aktivitas tambang yang tetap berjalan meski banyak keluhan dari masyarakat menimbulkan dugaan adanya pihak-pihak yang membackup sehingga hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Masyarakat berharap pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait dapat mengambil langkah nyata agar persoalan serupa tidak terus menimpa warga kecil yang paling merasakan dampaknya.Bersambung(Dk)
