JOMBANG | Krisnanewstv.co.id – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ormas 212 Loro Siji Loro “Rakyat Makmur Sejahtera” bersama Dewan Pengurus Cabang (DPC) Kabupaten Jombang menyampaikan sikap kritis terhadap sejumlah kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Jombang yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.
Melalui siaran pers yang diterima Krisnanewstv.co.id, Kamis (23/7/2026), organisasi tersebut menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran daerah yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Ketua Umum DPP Ormas 212 Loro Siji Loro “Rakyat Makmur Sejahtera”, Rahmat Putra Perdana, S.Pd., yang akrab disapa Mas Dana, didampingi Ketua DPC Kabupaten Jombang Dedik Muklasin, menyatakan bahwa setiap kebijakan yang menggunakan uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Salah satu isu yang menjadi perhatian organisasi adalah rencana pengadaan kendaraan operasional kepala desa yang memunculkan beragam tanggapan di tengah masyarakat. Menurut mereka, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar pengambilan kebijakan, manfaat program, hingga sumber pembiayaan agar tidak menimbulkan polemik maupun kesalahpahaman di ruang publik.
Selain itu, Ormas 212 juga meminta Pemerintah Kabupaten Jombang lebih memprioritaskan penggunaan anggaran untuk sektor-sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, irigasi, dan fasilitas umum, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan transparansi dalam pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah.
Rahmat Putra Perdana menegaskan bahwa sikap yang disampaikan organisasinya merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada rakyat.
“Kami berharap seluruh kebijakan yang menggunakan anggaran negara benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Kami mendukung setiap program yang bermanfaat, namun juga mengajak pemerintah untuk membuka ruang dialog dan memberikan penjelasan yang transparan kepada publik,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPC Ormas 212 Kabupaten Jombang, Dedik Muklasin, mengatakan pihaknya akan terus menyerap aspirasi masyarakat dan menyampaikannya melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai langkah lanjutan, DPP dan DPC Ormas 212 Loro Siji Loro “Rakyat Makmur Sejahtera” berencana mengajukan audiensi kepada Pemerintah Kabupaten Jombang guna memperoleh penjelasan atas berbagai kebijakan yang menjadi perhatian publik. Organisasi juga menyatakan siap menyampaikan aspirasi secara damai apabila diperlukan, sesuai koridor hukum yang berlaku.
Dengan mengusung semboyan “Berani Karena Benar, Bermanfaat untuk Rakyat,” Ormas 212 berharap komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap kebijakan daerah benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Red
