MALANG, Krisnanewstv.co.id — Sejumlah perwakilan Paguyuban Walimurid SDN 2 Bakalan Krajan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, mendatangi DPRD Kota Malang, Kantor Wali Kota, dan Inspektorat Kota Malang, Selasa (30/12/2025).
Langkah ini ditempuh sebagai upaya mencari kejelasan dan tindak lanjut atas laporan dugaan penyimpangan pengelolaan sekolah yang dinilai belum mendapat respons memadai dari Dinas Pendidikan Kota Malang.
Dalam audiensi tersebut, para walimurid menyampaikan keberatan dan keresahan terkait dugaan pungutan yang tidak disertai penjelasan transparan, serta kebijakan pemutasian seorang guru senior yang dilakukan secara mendadak.
Mereka menilai, kebijakan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi dan konflik di lingkungan sekolah.
Selain itu, para walimurid juga meminta klarifikasi atas informasi yang berkembang di masyarakat mengenai rekam penugasan Kepala Sekolah SDN 2 Bakalan Krajan, yang sebelumnya pernah bertugas di beberapa sekolah dasar lain di Kota Malang. Informasi tersebut, menurut walimurid, perlu ditelusuri secara objektif oleh pihak berwenang agar tidak menimbulkan prasangka berkepanjangan.
“Kami datang untuk meminta penjelasan dan keadilan. Sekolah adalah ruang pendidikan, bukan ruang konflik. Kami berharap pemerintah hadir memastikan tata kelola pendidikan berjalan bersih dan profesional,” ujar salah satu perwakilan walimurid dalam audiensi tersebut.
Sebagai bentuk keseriusan, paguyuban walimurid menyerahkan dokumen pendukung, termasuk pernyataan tertulis dari orang tua murid dan komite sekolah, kepada masing-masing institusi yang dikunjungi. Dokumen tersebut dimaksudkan sebagai bahan awal verifikasi dan klarifikasi oleh pihak berwenang.
DPRD Kota Malang menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui mekanisme kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, di Kantor Wali Kota Malang, rombongan walimurid diterima dan dijanjikan akan ada koordinasi lanjutan dengan Dinas Pendidikan.
Di Inspektorat Kota Malang, audiensi diterima langsung oleh jajaran pimpinan yang menyampaikan komitmen untuk melakukan verifikasi awal dan pendalaman laporan sesuai prosedur pengawasan internal pemerintah.
Paguyuban walimurid berharap audiensi ini menjadi awal perbaikan tata kelola pendidikan, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak peserta didik serta tenaga pendidik. Mereka juga menegaskan akan terus mengawal proses ini hingga ada kejelasan resmi dari instansi terkait.(Team Redaksi)
