Mojokerto /krisnanewstv.co.id
Sebuah gudang diduga tempat penimbunan solar bersubsidi skala besar terungkap di Mojokerto, setelah awak media menjumpai
sebuah armada truk tangki berwarna biru putih yang diduga mengangkut BBM jenis solar bersubsidi masuk area gudang tersebut pada pukul 02.08 WIB. Menurut warga truk tangki berwarna biru putih ini sering bertandang ke gudang tersebut. Dugaan sementara, solar yang diangkut disebut-sebut milik salah satu pemain lama solar berinisial AWJ, Yang mana solar tersebut diambil dari daerah disekitar wilayah Mojokerto.

Gudang yang tidak terdeteksi fungsinya ini diduga sebagai tempat penimbunannya, selain izin operasional awak media juga mempertanyakan izin keabsahan atas pembelian dan penyimpanan solar bersubsidi ini. Haji AWJ yang digadang-gadang pemilik armada truk tangki belum berhasil dikonfirmasi. Apabila terbukti bersalah, seluruh pihak yang terlibat dalam permufakatan jahat penyalahgunaan BBM subsidi (migas) dapat dijerat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun serta denda maksimal Rp60 miliar.

Penyalahgunaan pembelian solar bersubsidi diatur dalam beberapa undang-undang utama di Indonesia, dengan ancaman hukuman yang berat.

• UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas):
• Pasal 53: Melarang penyimpanan solar bersubsidi tanpa ijin. Pelanggar akan diancam penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi Rp 30 miliar.
• Pasal 55: Melarang penggunaan, pengangkutan, atau perdagangan solar bersubsidi di luar tujuan yang ditetapkan (yaitu hanya untuk kebutuhan masyarakat kecil, bukan industri). Pelanggar akan diancam penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar.
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja: Mengubah dan memperkuat Pasal 55 UU Migas, sehingga ancaman hukuman tetap sama (6 tahun penjara dan Rp 60 miliar denda).
• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
• Pasal 480 Ayat 1: Menetapkan bahwa membeli atau menjual barang yang diketahui berasal dari tindak pidana (seperti solar bersubsidi yang disalahgunakan) tergolong kejahatan penadahan, dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun.

Dan masyarakat perlu mengetahui beberapa bentuk pelanggaran yang sering terjadi antara lain :

• Membeli solar bersubsidi menggunakan barcode atau kartu kendali yang tidak sesuai.
• Menimbun solar bersubsidi tanpa ijin.
• Menjual kembali solar bersubsidi ke pihak yang tidak berhak (seperti industri, hotel, atau pengecer) dengan harga lebih tinggi.

Pihak berwenang menyatakan akan terus menyelidiki kasus ini hingga tuntas dan menuntut tanggung jawab sepenuhnya kepada semua pelaku, guna mencegah terulangnya penyelewengan yang merugikan negara dan masyarakat berhak. Kerugian negara akibat penyelewengan ini menjadi perhatian serius; harapannya, perbaikan sistem pengawasan yang lebih ketat akan mampu menutup celah-celah kecurangan dan memastikan solar bersubsidi mencapai tujuan semula.(Tim)