Jakarta — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melaunching Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) di 11 Polda dan 22 Polres di seluruh Indonesia. Langkah ini menjadi komitmen Polri dalam memperkuat pelayanan serta perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan yang menjadi korban kekerasan maupun tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Peresmian tersebut digelar di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026). Kapolri menegaskan, pembentukan Direktorat PPA-PPO hingga ke tingkat Polda dan Polres bertujuan untuk mengoptimalkan penanganan kasus serta memastikan korban mendapatkan pelayanan yang cepat, aman, dan berkeadilan.
“Dengan dibentuknya Direktorat PPA-PPO di tingkat Polda dan Polres, permasalahan korban dari kelompok rentan yang selama ini banyak terjadi di lapangan namun tidak dilaporkan, kini bisa terlayani dengan baik,” ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kapolri menjelaskan, sejak Direktorat PPA-PPO dibentuk di tingkat Mabes Polri, jajarannya secara aktif melakukan sosialisasi guna membangkitkan keberanian korban untuk melapor kepada aparat kepolisian.
“Kami melakukan sosialisasi selama satu tahun terakhir agar masyarakat, khususnya korban, yakin bahwa saat melapor mereka akan dilindungi. Penanganan yang tidak tepat dapat menimbulkan trauma, sehingga pelayanan dan pendampingan psikologis menjadi sangat penting,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kapolri mengungkapkan bahwa Direktorat PPA-PPO Polri juga akan memperkuat kolaborasi dan kerja sama lintas kementerian, lembaga, serta seluruh stakeholder terkait, termasuk dengan pihak luar negeri. Hal ini dilakukan untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mencegah terjadinya people smuggling dan perdagangan orang lintas negara.
“Banyak warga negara Indonesia yang menjadi korban karena tergiur janji pekerjaan di luar negeri melalui jalur tidak resmi. Direktorat PPA-PPO hadir untuk mencegah hal tersebut, sekaligus memastikan korban mendapatkan perlindungan dan hak-haknya,” papar Kapolri.
Menurut Kapolri, Direktorat PPA-PPO Polri tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada upaya pencegahan, perlindungan korban, dan pemulihan, agar masyarakat tidak lagi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang maupun kekerasan berbasis gender.
Di akhir sambutannya, Kapolri berharap launching Direktorat PPA-PPO ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.
“Ini adalah momentum untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi perempuan, anak, dan korban people smuggling. Ke depan, kami akan terus meningkatkan profesionalisme personel serta mendorong kesetaraan gender dalam pelayanan kepolisian,” tegasnya.(Ag)
