Kediri, Krisnanewstv.com — Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Kediri Raya (AKAR) menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri, Selasa (28/4/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan hukum terkait dugaan kecurangan dalam proses rekrutmen perangkat desa tahun 2023.
Sekitar 100 peserta aksi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, LSM, hingga tim pendamping hukum tampak menyuarakan tuntutan agar proses hukum berjalan transparan dan menyeluruh. Kegiatan berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan Satpol PP. Satuan Lalu Lintas Polres Kediri juga melakukan pengaturan arus kendaraan di sekitar lokasi karena sempat terjadi kepadatan lalu lintas selama aksi berlangsung.
Aksi damai ini dipicu mencuatnya dugaan praktik kecurangan dalam pengisian perangkat desa yang saat ini telah bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Dalam perkara tersebut, diketahui telah ada pihak yang dijatuhi putusan, sehingga memicu dorongan masyarakat untuk terus mengawal proses hukum hingga tuntas.
Koordinator lapangan aksi, Bagus Romadhon, menegaskan bahwa aksi tersebut lahir dari kepedulian masyarakat dan tidak didanai pihak manapun.
“Kami hadir di sini bukan karena bayaran, tetapi karena ingin keadilan ditegakkan. Ini murni suara masyarakat yang ingin perubahan,” tegas Bagus dalam orasinya.
Sementara itu, Arif selaku perwakilan kelompok 212 Rakyat Makmur Sejahtera menyampaikan keprihatinannya terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Menurutnya, harapan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme belum sepenuhnya terjawab.
Perwakilan AKAR Kabupaten Kediri, Siti Isminah, juga menyuarakan kritik terhadap respons pemerintah daerah. Ia menilai berbagai fakta yang terungkap dalam persidangan seharusnya menjadi momentum evaluasi besar dalam tata kelola pemerintahan desa.
“Kami kecewa karena apa yang terungkap di persidangan belum ditindaklanjuti secara menyeluruh. Masyarakat butuh bukti nyata, bukan sekadar janji,” ujar Siti Isminah.
Ia menambahkan, pihaknya siap melanjutkan perjuangan hingga ke tingkat yang lebih tinggi apabila tidak ada perkembangan signifikan dalam penanganan kasus tersebut.
Dari sisi hukum, Ander yang tergabung dalam tim pendamping hukum menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dugaan praktik jual beli jabatan dalam rekrutmen perangkat desa tahun 2023. Ia juga menyayangkan tidak adanya perwakilan pemerintah daerah yang menemui massa aksi.
Menurutnya, masyarakat yang merasa menjadi korban praktik serupa tidak perlu takut untuk melapor karena akan mendapat pendampingan hukum hingga proses selesai.
Ketua Umum 212 Rakyat Sejahtera, Rahmat Radana, turut mengapresiasi seluruh peserta aksi yang tetap menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Ia menegaskan bahwa aksi tersebut tidak memiliki kepentingan pribadi maupun politik tertentu.
Rahmat juga mengungkapkan rencana tindak lanjut berupa aksi lanjutan di sejumlah instansi, mulai dari kantor partai politik, kejaksaan hingga pemerintah tingkat provinsi, guna mendorong penanganan kasus secara serius dan terbuka.
Sebagai bentuk protes atas tidak adanya perwakilan Pemerintah Kabupaten Kediri yang menemui massa, peserta aksi melakukan aksi simbolis dengan menggembok pagar pintu masuk kantor Pemkab Kediri. Aksi tersebut dimaknai sebagai simbol kekecewaan terhadap minimnya respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.
Meski berlangsung dengan tensi kritik yang cukup tinggi, aksi damai AKAR tetap berjalan tertib dan kondusif. Di akhir kegiatan, massa membubarkan diri secara aman serta membersihkan atribut yang digunakan selama aksi berlangsung.
Aksi ini diharapkan menjadi bagian dari kontrol sosial masyarakat dalam mengawal integritas pemerintahan dan memastikan proses rekrutmen perangkat desa berjalan transparan, bersih, serta akuntabel.
Jurnalis: Mohamad Yunus
