Malang, Krisnanewstv.co.id— Dalam rangka mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai penggerak ekonomi desa melalui mekanisme penyaluran dana desa, Pemerintah Desa Karangsari, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Kamis (27/11/2025)
Dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama DPRD Kabupaten Malang. Acara ini berlangsung di Balai Pendopo Desa Karangsari dan menjadi wadah strategis untuk membahas tantangan dan peluang koperasi desa dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.
FGD ini dihadiri oleh berbagai unsur legislatif, eksekutif, dan masyarakat desa, antara lain:
- Anggota DPRD Kabupaten Malang dari Komisi I, II, III, dan IV:
- Dr. Tantri Bararoh, S.E., M.Si., M.Ak
- Imam Supi’i
- Ir. H. Kholiq
- Drs. H. Abdul Rokhim, M.Pd
- Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang
- Camat Bantur diwakili oleh Edy Purnomo, S.M. (Plt. Kepala Seksi Pemerintahan)
- Danramil 12 Bantur, Kapten Inf. Hariyanto
- Kapolsek Bantur, AKP Totok Suprapto, S.H., M.H.
- Kepala Desa Karangsari, Deni, beserta perangkat desa
- Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan
- Pengurus dan Pengawas Koperasi Desa Merah Putih beserta anggota
- Perwakilan BUMDes dan unsur penggerak desa
- Tokoh masyarakat dan warga Desa Karangsari
Kepala Desa Karangsari, Deni, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran para anggota DPRD dan seluruh peserta FGD. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, legislatif, dan masyarakat dalam memperkuat peran koperasi sebagai tulang punggung ekonomi desa.
Edy Purnomo, yang bertindak sebagai moderator, menekankan bahwa FGD ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dan menyusun strategi bersama dalam menghadapi tantangan serta memaksimalkan peluang koperasi desa.
Ir. H. Kholiq memaparkan latar belakang dan landasan pendirian Koperasi Desa Merah Putih, yang bertujuan untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan dana desa yang lebih produktif dan berkelanjutan.
Dr. Tantri Bararoh menjelaskan berbagai regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan koperasi, serta pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel agar koperasi dapat dipercaya dan berkembang secara profesional.
Imam Supi’i menyoroti tantangan yang dihadapi koperasi desa, seperti rendahnya literasi keuangan, keterbatasan SDM, dan akses permodalan. Namun, ia juga menekankan bahwa koperasi memiliki peluang besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi lokal jika dikelola dengan baik.
Drs. H. Abdul Rokhim menegaskan bahwa pembentukan KDMP memiliki dasar hukum yang kuat dan tujuan yang jelas, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan ekonomi berbasis komunitas.
Masyarakat yang hadir menyampaikan harapan agar koperasi desa tidak hanya menjadi wadah simpan pinjam, tetapi juga mampu mengelola unit usaha produktif yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan warga. Mereka juga berharap adanya pendampingan berkelanjutan dari pemerintah dan DPRD agar koperasi dapat tumbuh secara sehat dan mandiri.
Kegiatan FGD ini menjadi langkah awal yang strategis dalam membangun ekosistem koperasi desa yang kuat, transparan, dan berdaya saing, sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
(Dwi)
