Optimalisasi Pajak PBB Jadi Fokus FGD Kecamatan Pagelaran, Fakih Pilihan Soroti Peran Pemdes dan Digitalisasi Pajak
Malang, krisnanewstv.co.id — Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus diperkuat Pemerintah Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Bersama anggota DPRD Kabupaten Malang dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), digelar Forum Group Discussion (FGD) bertema “Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Peran Pemdes Dalam Bidang Pajak PBB di Kecamatan Pagelaran Tahun 2026” di Pendopo Agung Desa Suwaru, Rabu (13/05/2026).
Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari DPRD Kabupaten Malang, di antaranya Fakih Pilihan dari Fraksi Golkar, Miskat, SH., MH., Syaiful Rosyid, SE., M.Si., serta Aris Waskito dari Fraksi Gerindra. Turut hadir pula perwakilan Bapenda Kabupaten Malang dan seluruh pemerintah desa se-Kecamatan Pagelaran. Acara dipandu langsung oleh Camat Pagelaran, Ellin Vikawati, S.STP., M.M.FGD ini digelar sebagai respons atas kebutuhan pembaruan data perpajakan desa di era digital.
Kecamatan Pagelaran dinilai memiliki perkembangan ekonomi dan properti yang cukup dinamis sehingga membutuhkan sistem pendataan pajak yang lebih akurat, transparan, dan terintegrasi.Dalam forum tersebut, para peserta membahas pentingnya implementasi SISMIOP PBB-P2 (Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) berbasis komputer.
Sistem ini dinilai mampu mempermudah proses pendaftaran, pendataan, hingga pemeliharaan database objek dan subjek pajak secara real-time.Selain meningkatkan akurasi data, penerapan sistem digital juga diharapkan mampu meminimalisir kesalahan pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) serta memastikan tidak ada objek pajak baru yang terlewat dari pendataan.
Anggota DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi Golkar, Fakih Pilihan, menegaskan bahwa optimalisasi pungutan pajak di desa menjadi langkah penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan.“Optimalisasi pungutan pajak yang ada di desa-desa bertujuan menyelesaikan pokok-pokok persoalan terkait pajak.
Tadi juga ada sejumlah temuan dan salah satu inovasi yang akan diluncurkan adalah mobil operasional penarikan pajak keliling kampung. Bapenda juga harus hadir menyelesaikan persoalan yang ada di desa,” tegas Fakih usai kegiatan.Ia juga menyoroti fenomena perangkat desa yang kerap menalangi pembayaran pajak warga akibat rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak.“Ini menjadi PR bersama.
Masyarakat Kabupaten Malang harus memahami pentingnya membayar pajak tepat waktu. Jangan sampai perangkat desa terus menalangi pembayaran pajak warga,” tambahnya.Sementara itu, salah satu peserta FGD dari perangkat Desa Kanigoro, M. Mahfud, berharap penataan administrasi PBB dapat lebih tertib dan sesuai data kependudukan yang valid.
“Masyarakat banyak yang belum mau membayar pajak jika nama pada SPPT belum sesuai dengan pemilik sebenarnya. Harapannya administrasi bisa dibenahi agar warga lebih sadar membayar pajak,” ungkapnya.Camat Pagelaran, Ellin Vikawati, S.STP., M.M., menyampaikan bahwa seluruh masukan dalam forum tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan prioritas program pemerintah kecamatan.“Keluh kesah perangkat desa tadi memang riil di lapangan.
Terkait PBB kita perlu kolaborasi bersama agar lebih baik. Arahan dari anggota DPRD juga akan kami tindak lanjuti sebagai bentuk komitmen pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.FGD tersebut mendapat sambutan positif dari seluruh peserta.
Kehadiran anggota DPRD Kabupaten Malang sebagai narasumber dinilai menjadi bentuk nyata pengawalan kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong digitalisasi manajemen objek pajak demi meningkatkan Pendapatan Daerah.Para narasumber juga mengingatkan bahwa pembangunan di pedesaan tidak lepas dari kontribusi pajak masyarakat, sehingga kesadaran dan kepatuhan wajib pajak menjadi bagian penting dalam mendukung kemajuan daerah.(Suryadi)
